Sumbawa, IAN –

PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DIBACAKAN OLEH H. MUSTAJABUDDIN S.SOS (WAKIL KETUA)
INILAH SELENGKAPNYA…

KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL MEMBERIKAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA BUPATI SUMBAWA DAN BADAN ANGGARAN DPRD YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN DAN LAPORAN PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA DAN MENJADI REFRENSI.

KAMI MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI
SETELAH MELALUI PEMBAHASAN DI TINGKAT FRAKSI. KAMI PARTAI AMANAT NASIONAL MENYAMPAIKAN PENDAPAT
SELAIN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA 2020 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU MENGENAI PERUBAHAN APBD TELAH KHUSUS DALAM UUD NOMOR 23 TAHUN 2014, TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN SECARA KHUSUS PADA PASAL 316 YANG MENYEBUTKAN
BAHWA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI PERUBAHAN APBD ADALAH ANTARA LAIN.

1. PERKEMBANGAN KEADAAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN ASUMSI KUA PADA APBD MURNI

2. KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESARAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI ANTAR
KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA

3. KEADAAN YANG MENYEBABKAN SILPA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA HARUS DIGUNAKAN UNTUK
PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN

4. KEADAAN DARURAT

5. KEADAAN LUAR BIASA.

SEPERTI KITA KETAUHI SAAT INI BAHWA BENCANA
NASIONAL NON ALAM PANDEMI COVID 19 YANG KITA HADAPI SAAT INI SELAIN BERDAMPAK PADA SEKTOR
KESEHATAN, EKONOMI, SOSIAL, JUGA PADA SEKTOR
KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UUD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS
SISTIM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA 2019/COVID 19 DAN ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKENOMIAN NASIONAL DAN ATAU STABILITAS SISTIM KEUANGAN DAN
MEWAJIBKAN PEMERINTAH UNTUK SEGERA MENGAMBIL
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH LUAR BIASA (EKSTRA ORDINARY) DI BIDANG KEUANGAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN
NASIONAL. PERPU TERSEBUT KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI DENGAN TERBITNYA PERATURAN PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2020, TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGRAN PENDAPTAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020. PERUBAHAN POSTUR
TERSEBUT KEMUDIAN DI TINDAKLANJUTI DENGAN
TERBITNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.07/TAHUN2020 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER DAN DANA DESA TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA COVID 19 DAN ATAU MENHADAPI ANCAMAN PEREKONIMIAN NASIONAL.
UNTUK ITU KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
MEMAKLUMI DARI TERBITNYA TIGA REGULASI TERSEBUT
MENYEBABKAN PEMERINTAH HARUS SEGERA MELAKUKAN
PENYESUAIAN TERHADAP APBBD YANG TELAH DI
TETAPKAN.

PENYESUAIAN TERSEBUT ANTARA LAIN ADALAH
PENYESUAIAN TERHADAP PENDAPATAN TRANSFER DAN DANA DESA, PENYESUAIAN PAD, RASIONALISASI BELANJA BARANG DAN JASA, SEKURANGNYA-KURANGNYA 50% DARI RASIONALISASI BELANJA MODAL SEKURANG-KURANG 50%.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DISEBUTKAN DIATAS
MAKA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAPAT
MENYETUJUI DAN MELANJUTKANNYA UNTUK DI TETAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2020 MENJADI APBDP YANG DITETAPKAN BERSAMA DALAM PERATURAN DAERAH
TENTANG PERATURAN APBD.
KAMI PERCAYA BAHWA PEMERINTAH BESERTA
SELURUH JAJARAN OPD TELAH MELAKSANAKAN
OPTIMALISASI PEMBAHASAN DI TINGKAT TPAD WALAUPUN RENTANG WAKTU PEMBAHASAN YANG KITA LAKUKAN SANGAT PENDEK DAN DALAM SITUASI PENGANGGARAN
COVID YANG SANGAT MENYITA WAKTU DAN PERHATIAN KARENA JIKA MERUJUK PADA PERMENDAGRI 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUSNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020,
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD TERLEBIH RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD 2020 DITETAPKAN PALING LAMBAT AKHIR SEPTEMBER 2020, JIKA KALAU BATAS WAKTU KESEPAKATAN INI TIDAK DAPAT DIPENUHI REGULASI TERSEBUT MAKA PEMERINTAH DAERAH TIDAK MELAKUKAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
MELALUI PERWAKILAN FRAKSI PARTAI AMANAT
NASIONAL DI BADAN ANGGARAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN ANGGARAN KAMI PERCAYA BAHWA PEMBAHASAN TELAH BERLANGSUNG SELAIN TEPAT WAKTU JUGA TETAP MENJAGA KUALITAS SUBSTANSINYA DAN
TRANSPARANSINYA AKUNTABILITAS PROSES.

PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN 2020 BERDASARKAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH, TERDAPAT PENURUNAN SEBESAR RP.8.543.050.601,03 (8 MILYAR 543 JUTA 50 RIBU 601 RUPIAH 03 SEN) DARI SEBELUMNYA RP.171.830.139.671,00
(171 MILYAR 830 JUTA 139 RIBU 671 RUPIAH) MENJADI
RP.163.287.089.069,97 (163 MILYAR 287 JUTA 89 RIBU 69
RUPIAH 97 SEN);
2. PENDAPATAN DARI DANA PERIMBANGA DIPERKIRAKAN MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR RP.158.797.235.939,00
(158 MILYAR 797 JUTA 235 RIBU 939 RUPIAH) DARI SEMULA RP.1.280.672.997.000,00 (1 TRILIUN 280 MILYAR 672 JUTA 997
RIBU RUPIAH) MENJADI RP.1.121.875.761.061,00 (1 TRILIUN
121 MILYAR 875 JUTA 761 RIBU 61 RUPIAH);
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR RP.19.461.395.203,00 (19
MILYAR 461 JUTA 395 RIBU 203 RUPIAH) DARI SEMULA
RP.338.913.379.000,00 (338 MILYAR 913 JUTA 379 RIBU RUPIAH) MENJADI RP.319.451.983.797,00 (319 MILYAR 451 JUTA 983
RIBU 797 RUPIAH);
4. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN
SEBELUMNYA (SILPA) MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR
RP.30.531.540.073,83 (30 MILYAR 531 JUTA 540 RIBU 73 RUPIAH 83 SEN) BERDASARKAN HASIL AUDIT BPK, YANG SEMULA
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DITETAPKAN SEBESAR RP.65.000.000.000 (65 MILYAR RUPIAH) MENJADI
RP.34.468.459.926,17 (34 MILYAR 468 JUTA 459 RIBU 926 RUPIAH 17 SEN) BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020.

BERDASARKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG
DISEBUTKAN DIATAS SEBELUM MENGAKHIRI PANDANGAN
UMUM FRAKSI SEKALIGUS MENYETUJUI APBD PERUBAHAN
YANG DI MAKSUD KAMI MENYAMPAIKAN CATATAN DAN PANDANGAN
1. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL MENGHARAPKAN
AGAR REALISASI SELURUH ANGGARAN SECARA
KHUSUS BELANJA DIBIDANG KESELAMATAN DALAM
RANGKA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID 19 DI
KABUPATEN SUMBAWA AGAR DIKEMBALIKAN PADA
LEADING SEKTOR/ OPD TERKAIT DIBIDANG KESEHATAN DENGAN TATA KELOLA BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI MELALUI PUSKESMAS, PUSTU BAIK ITU KEGIATAN KEGIATAN PROMOTIF/PENCEGAHAN
MAUPUN KEGIATAN PENINDAKAN KEPADA HASIL
POSITIF COVID DEMI MENJAGA KETAHANAN
KESEHATAN MASYARAKAT KARENA SEJATINYA
ITULAH SISTIM YANG KITA MILIKI DALAM TATA
PENGELOLAHAN PEMERINTAHAN KITA TERMASUK DI DAERAH.
SEDANGKAN GUGUS TUGAS HANYA BERSIFAT ADHOC
YANG MEMBACKUP MEKANISME DAN SISTIM YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KESEHATAN TERSTRUKTUR
KEBAWAH HINGGA PUSKESMAS DAN PUSTU DITAMBAH DENGAN REPITALISASI POSYANDU DI TINGKAT LINGKUNGAN WARGA.
2. DI MASA PANDEMI COVID FRAKSI PARTAI AMANAT
NASIONAL BERHARAP DAN MENYAMPAIKAN
PANDANGAN KARENA COVID 19 TIDAK DI KETAHUI
KAPAN BERAKHIRNYA MAKA DIMINTA PADA PEMERINTAH UNTUK BISA MENYERUKAN KEPADA PEMERINTAH DI BAWAH AGAR BISA MEMANFAATKAN MASJID-MASJID, MUSHOLLAH, SURO DAN RUMAH IBADAH LAINNYA SEBAGAI POSKO PENANGGULANGAN
DAN PENANGANAN BENCANA COVID SEBAGAI PUSAT
PENGENDALIAN LANGSUNG DI TENGAH-TENGAH
MASYARAKAT DENGAN PETUGAS PEMERINTAH
MENDATANGI PENGURUS MASJID DAN RUMAH IBADAH LAINNYA UNTUK MENYELENGGARAKAN STANDAR PROTOKOLER COVID 19 DAN JIKA PERLU DIANGGARKAN
ANGGARANNYA UNTUK RUMAH-RUMAH IBADAH
TERSEBUT DIMANA SELAMA INI PEMERINTAH
MELAKUKAN KEBIJAKAN TERBALIK DENGAN MEMINTA MENUTUP SELURUH MASJID DAN RUMAH IBADAH DARI
YANG SESUNGGUHNYA PEMERINNTAH UNTUK TETAP MEMAKMURKAN MASJID DAN DIBUKA SESUAI DENGAN
PROTOKOL COVID 19, JIKA DIBUTUHKAN DIARAHKAN
ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN IBADAH
MASJID DAN IBADAH AGAMA LAINNYA AGAR MASJID-
MASJID TETAP HIDUP BUKAN SEBALIKNYA MASJID DI
TUTUP UNTUK DI GEMBOK KARENA PERSOALAN COVID
INI BUKAN SEMATA-MATA IKHTIAR ATAU USAHA
DALAM BENTUK PROGRAM, INI WABAH DAN BENCANA
YANG DATANGNYA DARI ALLAH SWT MAKA JIKA
PENDUDUK SUATU NEGERI MENJAUHI DIRI KEPADA ALLAH SWT MAKA KESELAMATAN DAN KEBERKAHAN
JUGA PASTI MENJAUH.
3. BERDASARKAN LAPORAN GUGUS TUGAS KABUPATEN
SUMBAWA BAHWA GRAFIK ANGKA PASIEN POSITIF
SERTA PENULARAN MASIH MELUAS DIHARAPKAN
KEPADA PEMERINTAH UNTUK TETAP MENEGAKKAN
UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN SEPERTI AWAL VIRUS
COVID 19 INI MEREBAK DIMANA-DIMANA SAAT INI
NAMPAK SUDAH MULAI MENGENDOR KEGIATAN-
KEGIATAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN YANG
DIKENDALIKAN OLEH GUGUS TUGAS KABUPATEN,
KECAMATAN, DAN DESA.
— TETAP MENGAWASI LALU LINTAS ORANG PINTU
MASUK MELALUI DARAT, DAN UDARA DENGAN TETAP
MENGHIDUPKAN AKTIFITAS POSKO DI PINTU MASUK
TIMUR DAN BARAT.
— DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK
MENGOPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
DESA DALAM MENCIPTAKAN SISTIM KETAHANAN
KESEHATAN MANDIRI DIDESA TERHADAP BAHAYA
COVID I9.

4. MEMASUKI MUSIM KEMARAU TAHUN INI DIMINTA KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENGAWASI TERJADINYA KEBAKARAN PEMUKIMAN DARI LAHAN SERTA HUTAN DENGAN MERASIOKAN FASILITAS KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN SEHINGGA KITA
TIDAK BERTINDAK SEPERTI MOBIL DAMKAR KETIKA
KEBAKARAN TERJADI LALU BERTINDAK.
5. SALAH SATU DAMPAK EKONOMI DARI KRISIS
KESEHATAN AKIBAT COVID 19 INI MENURUNNYA DAYA
BELI DAN DAYA SAING DAN PRODUKSI PARA PETANI
DAN NELAYAN MAKA DIHARAPKAN PADA PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PERHATIAN DALAM BENTUK
INTERPENSI KEPADA PIHAK-PIHAK TERKAIT UNTUK
DAPAT MELINDUNGI PARA PETANI DAN NELAYAN
DENGAN SKENARIO REPOSISI/REFOKUS ANGGARAN PENANGANAN DAMPAK COVID YANG RASIONALISASI PADA KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERSIFAT FISIK YANG MENUNJANG KEGIATAN
PERLINDUNGAN PETANI SISANYA INFRASTRUKTUR
PERTANIAN BERUPA PERLINDUNGAN DESA YANG
MENGALAMI KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM
ATAU TEKNIS PEKERJAAN YANG TIDAK BERKUALITAS
SEHINGGA MENGANCAM GAGAL TANAM, SEKITAR 380 HEKTAR AREA TANAM DI DUA DESA BATU TERING DAN
LITO BENDUNGAN TIU ANGAT.
INI CONTOH PERSOALAN YANG BISA BERDAMPAK
KEPADA TIDAK BERDAYANYA PETANI DITENGAH
WABAH COVID KARENA MEREKA AKAN GAGAL TANAM BUKAN GAGAL PANEN. UNTUK ITU DIPERLUKAN APERMATIF ANGGARAN YANG
DARURAT DI BENDUNGAN TIU AI ANGAT.
INI CONTOH PERSOALAN MASYARAKAT DI MUSIM
PANDEMI INI, KAMI YAKIN DI DAERAH-DAERAH LAIN
JUGA TERJADI HAL-HAL SEPERTI INI UNTUK ITU
DIMINTA MONITORING PEMERINTAH DI SELURUH
WILAYAH KABUPATEN MENGETAHUI KEGIATAN
MASYARAKAT DAN SECARA CEPAT MENGAMBIL
LANGKAH-LANGKAH, SOLUSI, ISU-ISU HARGA JAGUNG
DI WILAYAH BARAT ALAS, BUER, UTAN, RHEE AGAR
SEGERA DI SELESAIKAN DITEMUKAN SOLUSINYA
SECARA AKTIF TURUN KEBAWAH SEBELUM
MASYARAKAT DATANG MELURUK KE KABUPATEN
DIHARAPKAN PEMERINTAH KECAMATAN
MENYELESAIKAN ISU-ISU ITU.
6. KRISIS KESEHATAN AKIBAT COVID 19 MENIMBULKAN
DAMPAK DAMPAK MULTI EFECT SEHINGGA DI
PERLUKAN SKENARIO INTERVENSI KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN PENYEBARAN DAN MUNCULNYA KASUS BARU COVID 19 BERBASIS LOKAL SUMBAWA SEBAGAI HASIL DARI STUDY KASUS YANG MELIBATKAN
PERGURUAN TINGGI LOKAL DALAM BENTUK HASIL
RESERT DAN PENELITIAN YANG TENTU TIDAK HARUS
SAMA KEBIJAKAN ADOPSI, KEBIJAKAN NASIONAL. JIKA
PERLU SKENARIO LOKAL SUMBAWA MENJADI INSPIRASI NASIONAL UNTUK DIADOPSI, UNTUK SAMPAI KEPADA KEINGINAN TERSEBUT DI BUTUH KESUNGGUHAN
PEMERINTAH DAN KOMITMEN MASYRAKAT YANG
MENGHENDAKI KITA BERBASIS BEBAS DARI COVID.
7. DI TENGAH SITUASI DALAM TEKANAN ANCAMAN COVID
19, MEMBUAT KITA LENGAH TERHADAP KRISIS BAHAYA
NARKOBA MENGANCAM GENERASI, UNTUK
MENYELAMATKAN ANAK-ANAK KITA DARI NARKOBA,
SISTIM PENGENDALIANNYA SESUNGGUHNYA BISA
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGENDALIAN COVID KARENA BASISNYA SAMA DALAM KOMUNITAS
LINGKUNGAN. KAMI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL MENYARANKAN AGAR ADA SATU WILAYAH
KELURAHAN ATAU DESA YANG DI JADIKAN MODEL
PENGENDALIAN KASUS TERINTEGRITAS BAIK COVID DAN PENGENDALIAN NARKOBA DAN OBAT TERLARANG LAINNYA. MISAL, TARGET KELURAHAN BUGIS
DIJADIKAN SASARAN PROGRAM PENGENDALIAN
DENGAN FOKUS SELURUH SISTIM SEBAGAI TARGET
WILAYAH.

SUMBAWA BESAR, 14 SEPTEMBER 2020
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN SUMBAWA :

IDA RAHAYU, S.AP – KETUA
H. MUSTAJABUDDIN, S.SOS – WAKIL KETUA
H. SALMAN ALFARISI, SH – SEKRETARIS
ACHMAD FAKHRI, SE – ANGGOTA

Read More