OPINI, PANDEMI: haruskah PILKADA ditunda! 

Amir Mahmud, SH., (Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur)

Bicara pandemi sesungguhnya bukan barang baru didalam kehidupan masyarakat dunia. Jauh sebelum covid-19 ini muncul sebagai pandemi terlebih dulu para ilmuan dan organisasi kesehatan dunia sudah menemukan virus yang sudah menyebar keseluruh dunia kemudian disebut pandemi, yaitu flu burung.

Wabah covid-19 hampir setahun sudah mewabah. Kita masih terus berjibaku melawannya. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam jenis kebijakan sebagai upaya menanggulangi wabah mematikan itu. Tapi apa daya covid-19 masih menjangkiti masyarakat Indonesia. Angka positif covid-19 terus meningkat, perkiraan pemerintah dan para ahli pandemi meleset. Covid terus merangsek menyerang manusia; petani, buruh, karyawan, menteri, sekda, bupati semua jenis profesi dijangkiti. Sehingga covid tidak hanya mengancam populasi manusia juga mengancam sector ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.

Dari sekian banyak dampak covid semuanya menyerang pertahanan manusia. Berbagai jenis kebijakan dikeluarkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf guna mengantisipasi dampak negative covid-19, terutama dampak ekonomi, kesehatan dan dampak social lainnya.
Sector-sektor terdampak itu notabene merupakan sector yang menguasai hajat hidup orang banyak, berhubungan dengan arus lalu lintas interaksi manusia. Aktivitas manusia sebagian besar ada pada area tersebut, jika mereka tidak melakukan aktivitas itu maka sama saja dengan bunuh diri. Maka banyak kita dengar keluhan masyarakat: jika tidak berkerja tidak makan, tidak makan maka mati. Keluar beraktivitas ditengah kerumunan tanpa standar protocol kesehatan juga ancamannya mati.

Covid-19 telah menyerang sector-sektor vital Negara kita, sector ekonomi kita misalnya sampai saat ini tergerus ke level yang mengkhawatirkan walaupun menurut pakar ekonomi belum menyentuh batas yang ditentukan dalam Undang-Undang keuangan Negara. Menko polhukam, mahfud, MD menyatakan bahwa ekonomi kita akan mengalami resesi, bahkan dia memastikan 95 persen akan terjadi resisi. itu bukti bahwa pandemi covid-19 tidak saja mengancam manusia tetapi juga mengancam system ekonomi bangsa. Lalu sector pendidikan bagaimana? Pendidikan kita juga mengalami pergeseran model pembelajaran yang masih asing bagi pelajar-pelajar kita didaerah dan bahkan menimbulkan efek pernikahan dini dibawah umur sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Lombok timur beberapa waktu lalu.

Bahkan penyelenggaraan pilkada sempat di tunda, kemudian dilanjutkan lagi dengan berbagai perubahan regulasi untuk penyesuaian penyelenggaraan. Namun begitu covid-19 tidak juga surut.
Wacana terbaru banyak elemen kemudian meminta agar pilkada ditunda sampai covid-19 mengalami penurunan angka positif. Komisi II DPR RI bahkan meminta presiden jokowi untuk menunda kembali pelaksanaan pilkada melihat banyaknya pejabat Negara yang terkonfirmasi positif covid-19, mulai dari komisioner KPU RI, beberapa puluh pasangan calon terconfirmasi covid-19 bahkan sampai seorang menteri.

Kondisi pandemi ini terus mengalami peningkatan. Karena itu wajar kemudian banyak elemen masyarakat mendorong agar aktivitas penyelenggaraan pilkada ditunda untuk sementara demi kesehatan dan keselamatan nyawa warga Negara. Nyawa warga Negara saya kira jauh lebih berharga dari satu atau 270 kursi kekuasaan yang akan diperebutkan pasangan calon.

Pertimbangan moral kesehatan warga Negara patut di perhitungkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini, dan saya kira langkah bijak dan sangat strategis jika pilkada ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan sampai ada kepastian covid-dapat teratasi.
Data perludem bahkan memperlihatkan banyak Negara kemudian menunda pelaksanaan pemilihan pemimpinnya demi menghindari jatuhnya korban lebih banyak akibat pelanggaran protocol kesehatan terutama kerumunan dan mempertimbangkan factor kemampuan alat pendukung penanganan korban covid-19 terutama fasilitas alat dan tempat kesehatan serta personil kesehatan.

Pilkada 9 Desember 2020
Dari aspek penyelenggaraan pilkada ada banyak regulasi yang sudah direvisi menyesuaikan dengan kebutuhan pandemi. Beberapa peraturan kemudian diproduksi baik yang bersifat perubahan ataupun yang dalam bentuk peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Regulasi yang pertama kali diterbitkan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi pandemi adalah terbitnya Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020, kemudian disusul dengan PKPU dan Perbawaslu sebagai turunan dari Perppu yang diterbitkan pemerintah.

Semua perubahan itu dalam rangka mendukung terlaksananya proses pemilihan yang berintegritas dan berkeadilan. Keputusan pemerintah dalam konteks ini Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan KPU, Bawaslu dan DKKP menawarkan tiga(3) pilihan jadwal pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 9 desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 september 2021 kemudian disepakati bersama memilih tanggal 9 desember sebagai hari pemungutan suara pilkada serentak 2020.

Keputusan bersama itu mencerminkan kesiapan dan kedewasaan bangsa Indonesia didalam menyelenggarakan demokrasi walaupun ditengah pandemi. Justeru dengan pilihan melangsungkan pemilihan serentak ditengah pandemi membuktikan kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia siap berdemokrasi ditengah kondisi pandemi yang tidak mengalami angka penurunan.
Selain menjadikan kedewasaan didalam berdemokrasi pemilihan serentak tahun 2020 juga menjadi wadah bagi penerapan “kultur baru” dalam berdemokrasi. Dengan konsep “new normal” kita akan mencoba menjalankan satu proses pemilihan kepala daerah dengan protocol sangat ketat sebab berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan warga Negara.

Pelaksanaan pemilihan dengan new normal life akan memiliki banyak tantangan dan hambatan. Ada soal metode kampanye yang bergeser, ada soal metode mengurai kerumunan, ada soal tata cara ferivikasi data pemilih juga data peserta pemilihan, ada soal mengawal komitmen penerapan protocol kesehatan didalam berkampanye dan soal politik transaksional. Nah, disitu kita akan dapat melihat ciri pemimpin yang kuat secara karakter dan memiliki sikap leadership baik, membawa masyarakat pada proses perubahan cara pandang terhadap satu persoalan yang sedang dihadapi secara bersama, contoh mampu menginspirasi masyarakat untuk menjaga dan menerapkan protocol kesehatan ditengah pandemi covid-19.

Kemudian mengajak masyarakat untuk menerapkan standar protocol kesehatan didalam kampanye rapat umum, tatap muka atau juga pertemuan-pertemuan tertutup agar selalu menaati aturan dan regulasi yang ditetapkan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kampanye. “Saya kira tindakan menaati setiap regulasi didalam penyelenggaraan pemilu adalah satu bentuk ciri pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat sebagai calon pemimpin masa depan yang berorientasi pembangunan kemajuan suatu daerah,”.

Apalagi dengan terbitnya peraturan KPU dan Bawaslu mengenai tata cara kampanye rapat umum dan yang lainnya disini kita patut menguji visi-misi dan karakter calon pemimpin kepala daerah kita apakah mereka akan menaati aturan yang sudah dibuat pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu atau tidak. Atau sebaliknya didalam kampanye kandidat kepala daerah akan mengerahkan masa didalam berkampanye atau justeru akan mengedukasi konstituennya untuk berkampanye dengan cara yang aman sehingga dapat terhindar dari wabah covid-19.

Selain itu pilkada 9 desember menjadi keharusan untuk tetap dilaksankan juga dalam rangka cepat menghasilkan pemimpin yang legitimit didalam mengambil keputusan guna menangani pandemi ini. Sebab mengandalkan penjabat sementara untuk memimpin birokrasi satu daerah sangat tidak efektif dikarenakan kewenangan yang dimiliki sangat terbatas. Oleh karena itu pilkada serentak harus tetap dilaksanakan walaupun banyak elemen mendorong pilkada ini ditunda sebab terjadinya peningkatan kasus positif covid-19, bahkan ketua dan anggota KPU RI sendiri positif terjangkiti.

Lalu apakah kita harus menunda pilkada kita? Tentu ini membutuhkan kesdaran kita semua sebagai warga Negara tanpa dikotomi. Kita semua adalah warga Negara yang (harus) dan memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berkontribusi menghasilkan cerita pesta demokrasi yang membahagiakan dimasa datang yang akan dikenang masyarakat selanjutnya, tidak sekedar menyenangkan, sebab jika kita hanya senang tentu cara dan tindakan kita akan sangat pragmatis tanpa harus memperhitungkan aspek-aspek social kemasyarakatan lainnya. Oleh karenanya semua akan baik-baik saja ketika sama saling memikirkan. Wallahuallam bishawab…..

Read More